Saya terus terang, Pak Menteri P2MI Mukhtarudin salah satu menteri yang responsif, gampang dihubungi, kemudian cepat menyelesaikan persoalan

Kalau kita lihat, yang selama ini ditangkap kan cuma pengedar-pengedarnya. Kan sudah tahu siapa bandarnya. Itulah dicokok. Kan sudah tahu yang melindungi

Saya juga sudah gregetan sama TPPO ini. Dan kebanyakan yang dipulangkan ini rata-rata non-prosedural.

Kami meminta Pertamina segera bertindak cepat mengatasi kelangkaan BBM. Kondisi ini sudah berlangsung terlalu lama dan tidak boleh terus dibiarkan.

Komisi XII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi.

Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

KPK mencecar anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo terkait dugaan pengaturan audit di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Komisi XII DPR RI meminta BPH Migas memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi menyusul temuan dugaan penyalahgunaan melalui modus "ambil jatah".

Bukan hanya soal melindungi, tapi bagaimana menyeimbangkan kepentingan masyarakat adat dan kepentingan investasi.

Bisakah kita kemudian mendesain sehingga ketika dapat pinjaman atau hibah luar negeri ini ada prioritas riset apa yang sesuai dengan rencana induk riset.