Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan RUU Perampasan Aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional untuk memulihkan kerugian negara

Penyempurnaan terus dilakukan, terutama memasukkan dari para pakar dan lain-lain

KPK menyita rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni, di Jakarta Selatan.

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp401.653.737.469 dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel.

Beberapa hari belakangan, kami banyak mendapat masukan soal pemberlakuan UU Perampasan Aset ternyata bukan hanya untuk tindak pidana korupsi.

Apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR sudah sangat tepat dalam upaya mendengarkan masukan dari rakyat Indonesia.

KPK menyita uang lebih dari Rp6 miliar saat memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti.

Masyarakat tentu ingin melihat hasil konkretnya. Karena itu, komitmen yang sudah disampaikan harus kita kawal bersama

Massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI membakar sejumlah atribut seperti spanduk, banner hingga kardus.