Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan penanganan pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.

Kondisi itu jadi dasar pemerintah untuk terus memperkuat patroli, groundcheck, serta operasi pemadaman di wilayah yang masih menunjukkan peningkataan hotspot

Komisi V DPR menilai pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab dana bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi sebagai koreksi atas biaya geografis kepulauan

Mantan honorer Kemenag Ridwan Kurniawan membantah adanya aliran uang US$ 271.500 kepada mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait penyelenggaraan haji.

Gugatan diajukan untuk menguji sah atau tidaknya pelaksanaan penyitaan barang bukti.

Persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mengungkap catatan pembagian kuota ke sejumlah pihak.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap 21 perusahaan terkait karhutla.

Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak