Komisi XII DPR RI akan mengevaluasi putusan MK yang memperketat aturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi ormas.

Komisi III yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas Undang-Undang Perampasan Aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme

Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.

Perjalanan spiritual menuju Tanah Suci Mekah merupakan impian paling mendalam bagi setiap insan Muslim di berbagai belahan dunia.

Ibas Bantu Operasional TPS 3R Demi Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik

Komisi VIII DPR menyoroti fantastisnya alokasi anggaran belanja negara yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pokok warga binaan di Lapas.

Polda Metro Jaya kembali memfasilitasi warga ibu kota yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM).

Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas menyebut banyak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal di Indonesia.