Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti. Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain.

Kami belum membicarakan itu. Tetapi keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentu kami menghormatinya.

Kita masih dalam proses mengkaji, proses mempelajari ya, apa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kalau secara moral, mereka jangan maju lagi. Ini bukan urusan Gibran. Saya tidak ada urusan soal Gibran. Ini menyangkut moral bangsa, berbangsa dan bernegara.

Wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan politik

Di saat jabatannya tak tersentuh meski terbukti tidak memiliki ijazah SMA, posisi Gibran belum benar-benar aman dari bidikan parlemen di Senayan.

MK memang menolak permohonan pemohon, tetapi MK juga menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia tidak hanya membutuhkan dukungan politik.

MK memiliki peran penting dalam proses pemberhentian atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.