TNI menyatakan akan menindaklanjuti informasi dari KPK mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus dugaan korupsi di BNPB.

Menurutnya pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada persoalan administratif penetapan status bencana nasional atau daerah.

KPK menegaskan tidak menyetujui usulan agar tindak pidana korupsi dibatasi pada praktik suap dan tidak lagi mencakup unsur kerugian keuangan negara.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong BNPB memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla, terutama potensi dampak El Nino.

Anggota DPR RI Rizki Faisal mendorong pemerintah mengkaji penetapan karhutla sebagai bencana nasional menyusul luasnya kebakaran dan dampak kesahatan.

Penggeledahan dilakukan penyidik KPK sejak Kamis, 15 Oktober hingga Senin, 19 Oktober 2026

Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita menilai keberulangan bencana di Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga lemahnya tata kelola lingkungan.

Pengusutan perkara tersebut harus menyasar pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya pejabat pelaksana teknis.