Setjen DPR RI terus memperkuat tata kelola kearsipan, khususnya terhadap produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi.

Proses penyusunan RUU Perampasan Aset harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan mampu mengakomodasi berbagai perspektif dari pemangku kepentingan daerah

Bangun Gerak Bersama Wujudkan Sistem Perlindungan Anak yang Menyeluruh

Wakil Ketua MPR: AI Harus Perkuat Ekonomi dan Wujudkan Amanat Konstitusi

Bukan hanya soal melindungi, tapi bagaimana menyeimbangkan kepentingan masyarakat adat dan kepentingan investasi.

Baleg DPR menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan RUU tentang Masyarakat Adat pada DPR periode saat ini.

Butuh Komitmen dan Langkah Nyata Wujudkan Lingkungan Nyaman

Butuh Data Rinci untuk Wujudkan Ekonomi yang Inklusif bagi Perempuan

Tahap pengharmonisasian di Badan Legislasi menjadi bagian penting untuk semakin menyempurnakan substansi RUU sebelum nantinya ditetapkan sebagai usul inisiatif

Rakyat harus diikutsertakan dalam pemetaan, bukan sekadar dilakukan penunjukan.