RUU ini harus menjadi win-win solution bagi buruh maupun pengusaha, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Golkar menilai perlunya merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.

Lestari Moerdijat: Butuh Komitmen Wujudkan Nilai-Nilai Perjuangan Kartini

Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi PKB Iman Sukri menyoroti peran Ketum PKB Muhaimin Iskandar dalam mengawal RUU PPRT.

Lestari Moerdijat: Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi PRT

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengesahan UU PPRT oleh DPR RI sebagai wujud memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baleg DPR menyebut usulan peningkatan dana otonomi khusus (otsus) menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional merupakan hal yang logis.

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima RUU baru.

Legislator PDIP menegaskan bahwa pengelolaan SDA, khususnya minyak dan gas (migas), harus berpijak pada prinsip kemanfaatan nyata bagi masyarakat daerah.