Berdasarkan mandat UU PSDK, LPSK harus memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban serta menjamin rehabilitasi sosial jangka panjang.

Skala dan kompleksitas industri sawit sudah jauh berkembang. Tidak bisa lagi hanya diatur lewat Perpres.

Ini pembenahan dari hulu dengan pendekatan nonpenal atau preventif, yakni mencegah sebelum kekerasan terjadi.

DPR menyoroti isu lingkungan, kesiapan infrastruktur dasar, hingga rencana pengembangan yang dinilai belum matang pada pengembangan KEK Bali.

Sejumlah gerai FamilyMart di Tokyo, Jepang, mulai memasang kotak khusus untuk mengumpulkan pakaian bekas dan barang rumah tangga lainnya

UU PPRT bukan sekadar kado Hari Buruh, tetapi koreksi atas ketimpangan yang selama ini terjadi.

Wamentrans mendorong Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk ikut berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong percepatan sertifikasi ISPO bagi petani sawit.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Golkar menilai perlunya merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) didesak untuk menindak perusahaan swasta pengelola sawit PT BS di Rokan Hulu, Riau.