Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata.

Supaya undang-undangnya semakin kaya dan lengkap, dan tentunya supaya bisa lebih menyentuh keperluan pekerja atau buruh.

Undang-undang harus membedakan secara tegas antara penyitaan/pembekuan sementara dan perampasan permanen.

Kita ingin undang-undang ini benar-benar hadir untuk masyarakat kepulauan. Karena itu, sangat optimistis bisa menyelesaikannya pada 2026.

Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang dihimpun BPS dilindungi oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan lain.

Presiden Kirgistan Sadyr Japarov menandatangani rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang melarang kremasi jasaddi negara itu, kata kantor presiden

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Keadilan bagi korban tidak boleh dikorbankan. Aparat penegak hukum harus menjatuhkan hukuman maksimal yang diperbolehkan undang-undang demi memberikan efek jera

Pimpinan MPR RI Undang Presiden Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 2026

Integritas merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di tengah berbagai tantangan bisnis.