Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti. Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain.

Angka 5 persen itu ideal. Pasti ada pertimbangan soal efektif efisiensi jalannya pemerintahan.

perubahan nama provinsi harus dilakukan melalui proses perubahan undang-undang juga, dan itu butuh proses, banyak faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah

Kehadiran Rupiah di pulau-pulau terluar merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan

Anggota Komisi XI DPR mengingatkan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan PPPK.

Koimisi II DPR mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah.

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah membuat desain kebijakan work from home (WFH) secara jelas dan terukur jika nantinya diterapkan.

Legislator PDIP menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Pansus DPR RI.

Pengalaman masa lalu saat menangani kebakaran hutan dapat menjadi pelajaran penting.