KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang terkait dengan perkara.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Penyitaan dilakukan setelah penyidik KPK memeriksa saksi selaku pegawai KPP Madya Banjarmasin dan mengembalikan uang tersebut.

Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kuansing.

Pengelolaan Warisan Budaya Butuh Dukungan Nyata Pemerintah dan Masyarakat

KPK menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dalam pengembangan kasus dugaan suap restitusi pajak Banjarmasin.

KPK menduga transaksi jual beli tanah itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk pokmas Jawa Timur.

Hinca Panjaitan mengingatkan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya mengatur penyitaan, tetapi juga menjamin pengelolaan aset agar nilainya tetap terjaga.

KPK menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari.

Anwar Sadad seharusnya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur.