Wakil Ketua Baleg DPR, Iman Sukri mengatakan regulasi yang telah dibahas selama hampir dua dekade itu sudah saatnya disahkan menjadi undang-undang.

Jadi, orang bekerja itu memang pakai KPI, bagus kita pertahankan, enggak bagus ya out. Nah, ini yang sekarang jadi beban kita di daerah.

MPR RI Ajak Pelajar Gen Z Jadi Garda Terdepan Melawan Hoaks di Era Digital

BAM DPR RI memandang kepastian hukum menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat sebagai alat untuk memastikan tegaknya keadilan bagi siapapun

Johanis Tanak sependapat dengan pandangan Mahfud MD yang menyebut mekanisme penyerahan kelanjutan perkara seperti itu tidak dikenal dalam KUHAP.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Bagi pihak-pihak yang belum memahami teks KUHAP, redaksi KUHAP, kami tambahkan penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang pasal-pasal tersebut.

Beredarnya di media sosial, berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana

Ini kan prioritas di tahun 2026 dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan

Komisi III DPR RI telah menyepakati langkah untuk memaksimalkan sekaligus mempercepat penyerapan aspirasi publik terhadap RUU Perampasan Aset.