Komisi V DPR menilai pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional

Dari data yang kita terima dari PPATK, kita dalami, kemudian kita sisir, dan kita terus berusaha memastikan bahwa penerima bansos yang terindikasi main judi onl

Kemenimipas salurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak gempa Flores di Kabupaten Manggarai, NTT

Mensos Gus Ipul ajak masyarakat berpartisipasi aktif koreksi data penerima bansos

Jadi, Pasal 129 itu murni usulan DPR, bukan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) atau serikat buruh.

Ada banyak persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan pengawalan kebijakan secara terus-menerus.

Data yang akurat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial, dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan

Komisi VIII DPR RI mengawal kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat yang mencapai Rp17,89 triliun.

HNW: Masalah Desil Jangan Sampai Gagalkan Tujuan Mulia Sejahterakan Rakyat