APBN adalah pilihan politik; tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya.

Realisasi anggaran melalui Satker dan Balai di bawah Kementan yang totalnya mencapai Rp 1,2 Triliun juga perlu percepatan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan ditanggung oleh APBN selama dua tahun

Sudah berlaku selama ini meskipun belum ada Perpres-nya. Tapi masih ada beberapa yang realisasi di lapangan itu perlu diperbaiki, perlu disempurnakan

Hingga 21 Juli 2026, total realisasi penumpang untuk periode keberangkatan tersebut telah mencapai 690.905 orang.

Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Keberhasilan Kementerian Hukum tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran maupun besarnya PNBP.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Kualitas belanja APBN masih harus terus diperbaiki. Semangatnya adalah spending better, sehingga anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.