Kortas Tipidkor Polri menyerahkan tersangka dan barang bukti tiga perkara dugaan korupsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejagung pada Jumat, (17/7).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan.

Tiga sprindik baru tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

Keberhasilan Kementerian Hukum tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran maupun besarnya PNBP.

Capaian tersebut menunjukkan tata kelola keuangan yang baik dan patut diapresiasi.

Seharusnya PPPK tidak bisa dirumahkan karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membayar gaji PPPK selaku aparatur sipil negara.

Kemenhub menyampaikan kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai pada 2027.

Komisi III juga meminta Propam dan Wassidik Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan oleh Polres Lombok Tengah.

Mahfud menilai langkah itu perlu dilakukan agar proses penanganan perkara Febrie dapat berjalan sesuai dengan KUHAP.

Mahfud menilai langkah itu bukanlah pelimpahan perkara, melainkan penyerahan kelanjutan penyidikan.