UU PPRT bukan sekadar kado Hari Buruh, tetapi koreksi atas ketimpangan yang selama ini terjadi.

Saya akan proaktif memonitor apakah arahan Presiden ini benar-benar ditindaklanjuti. Indikatornya sederhana, dimulai dari revisi Peraturan Menteri.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Golkar menilai perlunya merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.

KPK mendalami sejumlah pihak yang menjadi pemodal politik bagi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko saat mengikuti Pilkada 2024.

KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.

KPK menilai potensi korupsi politik tidak muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik. Potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi.

Meski demikian Viva Yoga mempersilahkan kader HMI kritis sebab sikap yang demikian merupakan bagian integral dari organisasi

KPK) mengatakan kajian mengenai tata kelola partai politik yang mengatur batas masa jabatan ketua umum maksimal dua periode merupakan pandangan kader parpol.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyatakan Komisi II DPR masih membuka berbagai masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu).