Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyoroti lambannya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Kementerian kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ini bisa menimbulkan konflik sosial. Padahal lahan itu sudah 10 tahun tidak dikelola oleh pemegang HGU karena memang tidak layak ditanami sawit atau lainnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengritik penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Sidang dugaan korupsi penerbitan Kontra SKBDN untuk PT Kalimantan Sumber Energi kembali digelar

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait penerbitan kontra SKBDN oleh PT Askrindo tahun 2019 ditunda

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menata ulang pemberian hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) untuk mewujudkan keadilan di bidang pertanahan, khususnya bagi masyarakat bawah.