Baleg DPR RI menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam pembahasan RUU tentang Pemerintahan Aceh.

Kehadiran KUHP dan KUHAP bukan sekadar menggantikan produk hukum lama, melainkan menjadi langkah transformasi dari sistem hukum kolonial.

menyoroti persoalan konflik agraria yang kian kompleks sebagai alasan utama urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.

Kasus-kasus yang melibatkan korban sipil seharusnya diadili di peradilan umum. Ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS yang juga merupakan rakyat sipil masih jadi pertanyaan besar di tengah masyarakat.

KUHAP baru kita ini kan tugas kami mengawasi supaya betul-betul dijalankan. Sekali lagi, saya apresiasi Kejaksaan Agung, juga Kajati Sumut yang sudah merespons.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.

Jepang akan revisi tingkat hubungan diplomatik dengan China, dari negara `paling penting` menjadi `penting` saja dalam Buku Biru Diplomatik 2026

Negara dianggap ganjil dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah disebut sibuk mengerjakan hal yang tidak perlu, namun melupakan mengurus rakyatnya.

Itu yang patut dievaluasi juga oleh putusan MK tersebut. Kalau dari sisi waktu, undang-undang itu pun perlu direvisi karena sudah terlalu lama.