Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan 2023-2024.

Kondisi penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembagian kuota haji tambahan 2024.

Hal itu terungkap saat Rizky Fisa diperiksa jaksa dalam sidang perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/9)

Saksi Subhan Cholid mengungkapkan keputusan pembagian kuota haji Indonesia 2024 dibuat ketika kuota tambahan belum tercantum dalam sistem e-Hajj Arab Saudi.

Hal itu terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Saksi dari Kementerian Agama itu mencabut keterangan yang mengaitkan Yaqut menghapus pengisian kuota haji berdasarkan nomor urut porsi.

Pengacara Ishfah, Wa Ode Nur Zainab, menilai keterangan Jokowi penting mengungkap persoalan utama dalam perkara ini, khususnya mengenai kuota haji tambahan.

Persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mengungkap catatan pembagian kuota ke sejumlah pihak.

Hal itu terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam.