Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

KPK mencecar tim pemerika pajak Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Banjarmasin terkait penerimaan uang oleh oknum pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya Jakarta menangkap 4 orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK pada Kamis, (9/4).

Pemerintah Malaysia mengklarifikasi kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS), selama perang di Timur Tengah berlangsung

Perdana Menteria Malaysia, Anwar Ibrahim, akan memberlakukan work from home (bekerja dari rumah/WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS) mulai 15 April mendatang.

Setiap unit hanya diwakili dua orang saat piket, sementara pegawai lainnya menjalankan WFH atau WFA.

Mengetahui banyaknya pegawai yang tak hadir dan tanpa keterangan di hari pertama bekerja setelah lebaran, Mensos segera mengadakan apel pembinaan