MUI menilai wacana war tiket haji perlu dikaji secara lebih mendalam sebelum diterapkan karena berpotensi menimbulkan masalah percaloan.

Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perluasan akses pasar dan peningkatan literasi keuangan para pengurus Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Kejagung menyerahkan uang senilai Rp 11,42 triliun kepada negara dalam sebuah acara di Kompleks Kejagung, Jakarta pada hari ini, Jumat, 10 April 2026.

Kalau DPR diminta berkantor di IKN, pada prinsipnya tidak ada masalah. Tapi harus dipastikan juga mitra-mitra kerja dari eksekutif ikut hadir di sana.

Krisis sampah global kini disebut sebagai salah satu tantangan terbesar dunia saat ini. Hal itu terungkap dalam laporan terbaru World Bank bertajuk What a Waste

Masalah ini juga dampaknya ini tidak hanya bicara petani nelayan, tapi juga dampaknya terhadap seluruh masyarakat Indonesia.