Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

MKD DPR RI menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut.

Permasalahan narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi krisis sistemik lintas sektor. Namun, penanganannya masih didominasi pendekatan pemenjaraan.

Pelaku terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

Komisi III DPR menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhamad Kerry Adrianto Riza melaporkan empat dari lima anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara Pertamina.

Jangan sampai pada tahap awal, aset sudah disita tanpa kejelasan keterkaitannya dengan tindak pidana. Ini berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman divonis 5 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Semua unsur pidana harus didalami. Jika ada indikasi perencanaan, tentu bisa mengarah pada pasal pembunuhan berencana.