Kolaborasi antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan ini jadi kunci mewujudkan sektor jasa keuangan yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan.

FGD Badan Pengkajian MPR RI Bahas Langkah Strategis Atasi Depresiasi Rupiah

Anggota Komisi IX DPR RI Muazim Akbar menyoroti tingginya praktik keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal melalui wilayah perbatasan Kalbar.

Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

Setiap lambang dalam Pancasila menyimpan kedalaman makna filosofis yang menjadi pedoman hidup berbangsa.

Wakil ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap PTS termasuk kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Pemantauan langsung dinilai penting untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu, sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran hebat yang meluluhlantakkan ratusan rumah warga di Kemayora

RUU Polri dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara.

Endang orang tua dari salah satu pegawai BUMN berinisial MS mendatangi Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.