Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi.

Pengaturan yang tegas diperlukan agar setiap perkara ditangani melalui mekanisme peradilan yang tepat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran

KPK menetapkan adik dari mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan bersama empat orang lainnya sebagai tersangka korupsi DSP.

Penetapan tersangka dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan insentif bersama 10 oranh lainnya yang diamankan dalam OTT pada 13 Oktober 2026.

Artinya, masih terdapat ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan perbaikan yang nyata.

Langkah tersebut penting agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga menyasar akar persoalan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyoroti persoalan kelangkaan dan antrean panjang BBM yang terjadi di Indonesia, khususnya di Bali.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak KPK mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah.