DJSN mengungkapkan bahwa baru sekitar 1,8 juta tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

DJSN mengungkapkan bahwa masih banyak jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis belum tercover oleh jaminan kesehatan dan sosial.

Regulasi baru dinilai perlu memberikan kepastian pelindungan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di wilayah abu-abu.

Komisi IX mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor.

Hal tersebut dinilai penting di tengah masih tingginya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkembangnya jenis pekerjaan baru.

Pidato Kenegaraan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Supaya undang-undangnya semakin kaya dan lengkap, dan tentunya supaya bisa lebih menyentuh keperluan pekerja atau buruh.

Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 4 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi ditutup pada 12 Agustus 2026

Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal perlu diperkuat agar kelompok masyarakat rentan tidak menanggung sendiri biaya BPJS Ketenagakerjaan.

Menaker Yassierli mengajak seluruh ASN di lingkungan Kemnaker menjadi penggerak solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional