Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto, dipecat sebagai ASN Kementerian Imipas.

Sanksi diberikan karena diduga melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim.

Oleh karena itu, kami dari pimpinan DPR sudah juga memberikan persetujuan untuk Komisi XIII berkunjung ke Lapas Cibinong untuk mengecek fakta, data.

KPK menyatakan siap berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imipas apabila ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi terkait fasilitas mewah tersebut.

Kami sudah menyampaikan pendapat, meminta keterangan dari pihak Imipas dan lapas, serta mendesak agar kasus ini diusut secara terbuka ke publik

Dari 16 bangunan, hanya tiga bangunan yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait bangunan dengan fasilitas mewah di dalam area lapas.

Menteri Imipas dan Dirjen Lapas perlu mengambil tindakan tegas terhadap Kalapas dan petugas-petugas yang terlibat.

Komisi XIII DPR akan memanggil jajaran Kementerian Imipas untuk meminta penjelasan terkait temuan Ombudsman RI mengenai keberadaan fasilitas mewah di Lapas.