Usulan agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) dinilai keliru.

Satu hati, satu komando di bawah pimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan

Para calon ketua ini berasal dari kader dan masyarakat umum yang siap, bersedia, mau dan mampu memimpin organisasi politik, khususnya PKB di level daerah tingka

Wakil Ketua Baleg DPR dari Golkar menilai perlunya merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.

Perayaan ini menjadi wadah mempererat silaturahmi serta menegaskan peran kader GAMKI yang oikumene dalam pemberdayaan masyarakat dan pengabdian kebangsaan.

KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.

Meski demikian Viva Yoga mempersilahkan kader HMI kritis sebab sikap yang demikian merupakan bagian integral dari organisasi

KPK) mengatakan kajian mengenai tata kelola partai politik yang mengatur batas masa jabatan ketua umum maksimal dua periode merupakan pandangan kader parpol.