Sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan rencana regulasi baru untuk melindungi anak-anak dari bahaya dunia maya.

BNI dan Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan dan Perpajakan Digital bagi UMKM

Prancis resmi mengajukan draf proposal baru yang melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun pada Senin (14/9).

Konten hiburan digital bagi masyarakat Indonesia dihadirkan melalui web series Penghuni Rumah Warisan

Apalagi kalau kita lihat program prioritas Pak Presiden, poin keenam, itu kan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Ini perlu didiskusikan

Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemerataan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027.

Negara digital tidak cukup dibangun dengan teknologi. Indonesia harus berdaulat atas data dan sistem strategisnya, tanpa mengambil alih kedaulatan rakyat

Predikat #5 Star menunjukkan sistem, infrastruktur, dan implementasi GRC perusahaan berada pada level sangat ekselen

Komisi V DPR menilai pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.