Berdasarkan PP tersebut, hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat langsung menjadi dasar pemidanaan.

Hal ini guna memastikan penyelesaian konflik agraria memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Putusan tersebut dibacakan Hakim tunggal, Sulistyo Muhammad Dwi Putro dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin, 14 September 2026.

Putusan Arief Pramuhanto munculkan pertanyaan, kapan keputusan bisnis berubah menjadi tanggungjawab pidana?

Reforma agraria harus menjadi jalan agar rakyat bukan hanya memiliki tanah, tetapi juga memiliki kemampuan produksi, organisasi ekonomi, pasar dan masa depan da

Insya Allah besok kalau selesai sampai sore ini ya kita ajukan kepada Paripurna.

Baleg DPR RI mendorong percepatan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk mengatasi konflik pertanahan yang berlarut akibat tumpang tindih regulasi.

APJII mendukung pengesahan RUU KKS. ISP Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk tumbuh, bukan regulasi yang menghambat.

Baleg DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.

Sejatinya implementasi dari putusan MK itu bukan mengambil dari revitalisasi, tapi menambahkan agar kemudian revitalisasi tetap dengan cepat bisa diselesaikan