Program-program strategis pemerintah harus diimplementasikan secara bertahap sesuai regulasi serta tata kelola yang kuat, berbasis hukum dan konstitusi

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah, segera menindaklanjuti putusan MK yang mewajibkan pemisahan anggaran Program MBG dari alokasi anggaran pendidikan.

Pendanaan gizi harus disusun secara mandiri, transparan, dan tidak mengurangi anggaran komponen utama pendidikan

Sebanyak enam orang hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (30/6).

Komisi X DPR RI mengapresiasi Putusan MK yang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan bagian dari kebutuhan inti pendidikan.

Dalam unggahan itu, Dasad Latif semula menuliskan, “ALHAMDULILLAH pertolongan datang melalui PDIP. Syukurnya masih ada partai yang peduli dunia pendidikan

kami telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK

Baleg DPR RI menyetujui RUU Perubahan UU LLAJ dibawa ke Rapat Paripurna sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Komisi XII DPR RI akan mengevaluasi putusan MK yang memperketat aturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi ormas.

Berdasarkan pandangan mini dari kedelapan fraksi, secara keseluruhan menyetujui konsepsi hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Kehutanan