Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima RUU baru.

BSDI akan bertindak sebagai wali data nasional sekaligus memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sistem tata kelola data secara nasional.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Pengamat politik dan hukum Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH., mengingatkan bila gagasan tentang kedaulatan dan keadilan diuji oleh praktik kekuasaan itu sendiri.

Yang tidak kalah penting adalah memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional melalui pengelolaan Data Dasar Nasional yang berdaulat.

Teror air keras terhadap aktivis HAM menjadi peristiwa ironi yang terus berulang.

KPK menyatakan penetapan Fuad sebagai tersangka hanya tinggal menunggu waktu saja. Saat ini, KPK sedang mempertajam bukti keterlibatan Fuad dalam kasus ini.

Imbauan ini sangat baik, apalagi di tengah situasi global yang memengaruhi ekonomi dan kondisi nasional kita.

Negara dianggap ganjil dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah disebut sibuk mengerjakan hal yang tidak perlu, namun melupakan mengurus rakyatnya.