Penguatan mekanisme pembuktian dinilai menjadi salah satu kunci agar penegakan hukum terhadap TPPO mampu menjangkau aktor intelektual.

Indonesia membutuhkan reformasi hukum yang mampu mengejar perubahan modus kejahatan, bukan terus tertinggal di belakangnya.

Salah satu penguatan fundamental itu diwujudkan melalui penerbitan instrumen Additional Tier 1 atau AT1 senilai 700 juta dolar AS di pasar internasional

Dukung Transformasi BUMN, BNI Perkuat Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran strategis BUMN dalam memperkuat ekosistem maritim nasional.

Laporan manajemen baru PT Pos Indonesia hasil audit penyesuaian pembukuan periode 2023, 2024, dan 2025 sebesar Rp9 triliun

Baleg DPR RI menyetujui RUU Perubahan UU LLAJ dibawa ke Rapat Paripurna sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya.

UU ini mengatur pembentukan dewan pertimbangan, dewan, lembaga pengelola, lembaga pengawas jasa keuangan PFII, hingga lembaga arbitrase PFII sebagai alternatif

HNW Dukung Zakat Sebagai “Tax Credit” Dimasukkan dalam Revisi UU Zakat