Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Nama-nama ini bakal dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026 yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026

Koordinasi itu telah dilakukan sebelum kasus dugaan korupsi MBG ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ridwan Bae itu, Mendes Yandri paparkan kondisi riil yang terjadi di desa-desa

Persetujuan tersebut diputuskan dalam agenda Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid di Kompleks Parlemen.

Salah satunya karena materi yang dibahas hanya tujuh poin. Perubahannya sangat-sangat terbatas

Mendes Yandri merasa bersyukur dengan adanya rapat ini karena diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok persoalan yang terjadi di wilayah 3T

Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan

Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam rangka meningkatkan kerja sama yang lebih luas di berbagai sektor,

revisi UU P2SK memuat 15 poin perubahan utama yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional sekaligus menyesuaikan perkembangan industri