Agendanya hari ini adalah pembahasan RKA K/L (kementerian/lembaga) dan RKP K/L tahun 2026.

Pokok-pokok kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat ruang fiskal bagi pemerintahan baru, sehingga memiliki ruang yang luas untuk dapat menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) oleh pemerintah baru.

Sebagai tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2023-2024, setiap program dalam RKP Tahun 2024 seharusnya difokuskan untuk pencapain target yang terdapat dalam RPJMN 2023-2024.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyampaikan RKP tahun 2024 dengan mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Hari ini kita terima tapi pembahasan dan penjelasan lebih lanjut akan dilakukan melalui rapat konsultasi BPK dengan Komisi XI sebelum tanggal 14 Juli. Hasil pembahasan itu akan kita sampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN. Jadi kita menjalankan amanat Undang-undang BPK pasal 35 juga.

Dukungan kepada MP RKP 2023 dalam arah kebijakan pertama meliputi BLT Dana Desa dan peningkatan sentra pangan di kawasan transmigrasi.

Pernyataan itu menanggapi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementan Tahun 2023.

Tema KEM-PPKF dan RKP Tahun 2023 yang menyelipkan frasa inklusif tentu mengandung makna dan harapan yang luar biasa agar kue pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri.

RKP Tahun 2023 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis serta responsif terhadap perubahan dan perkembangan isu-isu strategis baik di tingkat nasional dan global.

Dengan kerja sama ini, kami harap target nasional dalam RKP bisa kita wujudkan melalui dukungan dari PIP, antara lain program Kemenkop UKM mentransformasi pelaku usaha informal ke formal.