Tanggal pelaksanaan pemilihan umum ini menjadi penting karena berkaitan dengan beban dan dampak dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, setidaknya ada beberapa isu dan permasalahan yang telah diinventarisir dalam men-sinkronisasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

Berbagai potensi ancaman stabilitas politik dan keamanan juga perlu langkah antisipasi

Kebutuhan Pemilu 2024 tidak kurang dari Rp150 triliun

Komisi II DPR sepakat untuk merevisi UU Kepemiluan yaitu UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

"Ke caleg merugikan, ke presiden merugikan, ke partai merugikan, konstrasi jadi terpecah. Sehingga egoisme caleg muncul, egoisme partai muncul, persiangan antar partai begitu kuat sehingga sangat sulit," ujar Karding.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta ulama dan tokoh agama untuk membantu mendinginkan suasana, selama masa tenang pemilu 2019.

pemilu dilakukan secara serentak (Pileg dan Pilpres dilakukan secara bersamaan). 

Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen dinilai bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menolak PT tersebut.

Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen dinilai mengkebiri hak partai politik sebagai peserta Pemilu.