Pengakuan tersebut disampaikan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 12 Juni 2026.

Dia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan suap atas temuan BPK terhadap sejumlah pengadaan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap atas temuan BPK terhadap sejumlah pengadaan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari OTT yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim H Edison dan kawan-kawan.

Bupati H Edison sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Langkah KPK terhenti setelah Kejaksaan Agung lebih dahulu melakukan penjemputan paksa terhadap pimpinan BGN dan menggeledah Kantor BGN di Jakarta Pusat.

Bupati Muara Enim, H Edison tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 8 Juni 2026.

KPK menahanan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Kementerian Agama, selama 20 hari ke depan.

Para pihak yang ditangkap terdiri dari lima pejabat Pemkab Muara Enim dan lima pihak swasta. Salah satunya, Bupati Muara Enim, H Edison.