Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Polresta Siodarjo terkait keberhasilan membongkar jaringan pemalsuan dan peredaran uang palsu yang beroperasi di Sidoarjo.

Legislator mempertanyakan apakah pihak yang diperiksa atau berstatus tersangka dapat mengajukan praperadilan, apabila aparat penegak hukum melakukan kekeliruan.

Kalau misalnya dia berurusan dengan pihak luar lalu ada perbuatan yang diduga melawan hukum itu bisa diklarifikasi secara internal.

Komisi III DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset tidak akan memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum untuk menyita harta masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap 21 perusahaan terkait karhutla.

Jadi ada yang curiga, ini jangan-jangan draf yang lama dipakai. Draf yang lama itu kan lebih ekstrem, cenderung bisa digunakan untuk menghabisi lawan politik

Kalau sudah ada terlapor, ada saksi dan bukti elektronik, pengakuan, itu sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan status hukum kasus ini

Kalau tidak segera dituntaskan malah bisa memberi kesan negatif terhadap kepastian hukum di Indonesia. Ini yang harus kita hindari

Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset.

Komisi III DPR menegaskan proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.