Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dinilai tak punya etika bernegara lantaran terjun ke politik praktis padahal telah digaji negara.

Rumah Lembang ini disiapkan sebagai pusat informasi dan solidaritas pendukung Ahok.

Integritas tim pemenangan Ahok dipersoalkan karena mencampur aduk tugas negara dengan politik praktis.

Korporasi negara seperti BUMN tak boleh diseret untuk kepentingan politik, apalagi politik tingkat lokal. Demikian juga tugas sebagai Kepala BNP2TKI yang tak bisa disambi dengan kesibukan bermain politik.

Center for Budget Analysis (CBA) membeberkan data, dalam kurun 2014 dan 2015 sebanyak 4.259 kasus didapati TKI yang bermasalah pada empat negara.

Pejabat negara yang masuk dalam Tim Sukses (Timses) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menjadi bumerang bagi calon incumbent tersebut.

Nusron Wahid selaku Kepala BNP2TKI dinilai telah melanggar hukum tata negara.

Presiden Jokowi diminta untuk memecat Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI), Nusron Wahid.

Kepala BPN2TKI, Nusron Wahid dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU) terkait keterlibatannya dalam politik praktis.