"Negara nggak perlu mengatur, biarkan masyarakat mengatur kesepakatan pengurus masjid dengan warganya. Kalau toa masjid diatur lama-lama lonceng gereja juga diatur. Masih banyak urusan Kementerian Agama yang lebih konkret yang harus diurus. Nanti kalau saya ketemu Menterinya, saya akan ngomong"

Itu kan hak mereka, maka sebaiknya segera diselesaikan untuk dibayarkan kepada 575 pensiunan PTPN IX, yang jumlah masing-masing orangnya bervariatif.

Masyarakat tidak perlu berspekulasi dan menduga-duga hal yang tidak baik, suudzon mencurigai seolah ada rekayasa, prasangka seperti itu justru tidak baik ketika terjadi musibah.

Sebab LHKPN itu harus dijadikan barometer transparansi pendapatan dan kekayaan yang dimilikinya.

Wacana penggabungan BUMN atau integrasi operator pelabuhan yang melibatkan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV disambut baik kalangan dewan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid menyoroti persoalan lemahnya consumer protection atau perlindungan konsumen dalam jenis perdagangan bursa komoditi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid mempertanyakan kesanggupan Irfan Setiaputra menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) yang saat ini dipimpinnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mendorong pemerintah mempunyai target ketahanan pangan terutama di bidang komoditi gula.

KPK segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap elite Partai Golkar Nusron Wahid terkait kasus dugaan suap jasa pengangkutan pupuk Indonesia yang menjerat Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari dugaan keterlibatan politikus Golkar Nusron Wahid dalam kasus korupsi Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.