Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Prof Asep Warlan Yusuf,  PDI Perjuangan dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI harus segera menelusuri apakah tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran etik oleh Arteria Dahlan.

Dugaan pembangkangan oleh anggota DPR RI, Guspardi Gaus berbuntut panjang. Anggota Fraksi PAN itu dilaporkan ke Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR RI lantaran tak patuh protokol kesehatan, dalam hal ini karantina setelah pulang dari luar negeri.

Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan menggelar rapat pleno, besok (Senin, 17/5).

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan tugas, termasuk melakukan upaya penggeledahan.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memiliki kontribusi nyata dalam menegakan aturan terhadap etika para pejabat publik khususnya anggota DPR RI.

Etika penting dikedepankan dalam seluruh aktivitas politik di Indonesia. Partai politik juga memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh politisi PDI Perjuangan Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung.

MKD DPR RI diminta untuk segera memecat Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Sebab, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) itu diduga melanggar kode etik terkait jebakan penggerebekan PSK di Kota Padang.

Partai Gerindra membenarkan Andre Rosiade ingin maju sebagai calon gubernur (Cagub) Sumatera Barat (Sumbar) pada kontestasi Pilkada 2020.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) dinilai bak mucikari PSK. Sebab, Andre diisukan telah melakukan penjebakan terhadap PSK di Kota Padang, Sumbar.