Putusan Peninjauan Kembali (PK) Pengadilan TUN Jakarta terkait kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai tepat. Dimana, kisruh tersebut harus diselesaikan di internal PPP.

Kubu Djan Faridz disebut memakai jasa preman untuk menduduki kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama tiga tahun.

Meski tak lagi memiliki legal standing, kubu Djan Faridz justru menebar fitnah terhadap PPP pimpinan Romahurmuziy.

Djan Faridz dan para pengikutnya tidak lagi berhak untuk mengatasnamakan PPP pada semua tingkatan dengan dalih apapun.

MA mengabulkan gugatan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy atau Romy.

Pasca putusan PT TUN, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy membuka pintu bagi kubu Djan Faridz.

Pasca putusan PT TUN, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai tancap gas dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

PT TUN memutuskan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sah di bawah kepemimpinan Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani.

PPP mengimbau kepada seluruh kader terkait adanya pihak-pihak yang mencoba memecah belah partainya menjadi tiga kubu.

Ketum Parmusi Usamah Hisyam disebut sebagai salah satu aktor di balik adanya desakan muktamar luar biasa (MLB) PPP pasca Pilkada DKI Jakarta.