Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI berharap Kemendagri segera menyusun pedoman kebijakan Penataan Ruang dan Izin Usaha.

Menurut Safrizal, penerapan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bisa dimulai dari hal yang sederhana.

Kemendagri juga meminta kepala daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD apabila belum melakukan refokusing anggaran sebagai sumber belanja insentif tenaga kesehatan.

Kemendagri memastikan untuk mengurus dokumen kependudukan tak perlu sertifikat vaksinasi.

PPKM mikro dan posko penanganan Covid-19 di desa melibatkan unsur yang terlibat di desa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyayangkan para guru PPPK itu belum mendapat Surat Keputusan (SK) dan penggajian.

Hal ini sebagai upaya untuk mempercepat kerja birokrasi pemerintahan yang dinilai masih lamban akibat struktur yang panjang.

e-Perda dapat memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bisa terintegrasi dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS).

Realisasi program anggaran Kemendagri terkait program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa dinilai tidak nyambung antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan.