Salah satunya adalah dengan implementasi penjaminan kredit yang telah dimulai sejak tahun 2020 dan dilanjutkan pada 2021

Bambang menjelaskan, petani tambak pada saat itu sedang mengalami kesulitan berat lantaran devaluasi Rupiah yang membuat hutangnya membengkak.

Menurut Boediono dirinya hanya melihat surat tembusan kepada anggota KKSK dan instansi lainnya.

Syafruddin disebut melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kunjoro Jakti, Sjamsul Nursalim dan istri, Itjih Nursalim.

KPK sudah memeriksa setidaknya 69 saksi yang terdiri dari pihak swasta, pejabat dan pegawai PT Gajah Tunggal, pihak KKSK, dan pengacara.

Selain Kwik Kian Gie dan Boediono, KKSK juga beranggotakan ‎Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Saat BPPN mengeluarkan SKL BLBI, Boediono ‎merupakan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Saat BPPN mengeluarkan SKL BLBI, Boediono merupakan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Sebelumnya, Syafruddin membebekan keterlibatan KKSK dalam penerbitan SKL BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Bambang Subiyanto