Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer mengambil alih kekuasaan pada Februari, banyak rumah sakit tidak memiliki peralatan yang memadai untuk mengatasi beban kasus yang melonjak setelah banyak staf medis keluar sebagai protes atas kudeta tersebut.
Menjelang pembicaraan ASEAN, kepala junta Myanmar berjanji untuk mengadakan pemilihan dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023, memperpanjang batas waktu awal yang diberikan ketika militer menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Laporan tentang pemadaman internet dan data, khususnya di wilayah di mana pasukan pertahanan lokal dan militer terkunci dalam konflik muncul segera setelah itu.
Seruan itu muncul ketika kekhawatiran tumbuh atas komitmen pemerintah militer untuk konsensus lima poin yang disepakati negara ASEAN untuk meredakan krisis berdarah yang meletus setelah kudeta 1 Februari di Myanmar.
Keputusan yang diambil pada Pertemuan Darurat Menteri Luar Negeri ASEAN pada Jumat (15/10) secara efektif mengesampingkan pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing.
Para menteri ASEAN mengadakan pertemuan daring pada Jumat (15/10) untuk membahas tanggapan atas kegagalan militer yang berkuasa di Myanmar untuk mengikuti peta jalan yang dirancang mengakhiri krisis berdarah.
Myanmar telah terperosok dalam kekacauan sejak kudeta, dengan lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap menurut kelompok pemantau lokal.
Syarief Hasan menyebutkan, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Junta Myanmar terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan.
Negara Asia Tenggara telah berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari, dengan lebih dari 1.100 tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap.
Junta mengecam laporan itu pada Minggu (24/10) dan menuduh PBB menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal Myanmar.