Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang ATR/BPN dalam pembahasan RUU Kehutanan.

Anggota Baleg DPR RI La Tinro La Tunrung mengusulkan agar wilayah adat yang telah ditetapkan tertutup bagi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) baru.

Baleg DPR RI memastikan jaminan pelindungan hukum bagi masyarakat adat menjadi salah satu materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat.

Baleg DPR mengingatkan pemerintah agar penetapan Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Keberlanjutan Dana Otsus menjadi salah satu substansi utama yang diperjuangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi.

Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi.

Jadi, kerugian negara yang tentunya berdasar unsur materiil perbuatan melawan hukum yang kontrolnya ada di lembaga BPK.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya akan memanggil pemerintah dalam hal ini kementerian terkait pembahasan RUU Migas.