Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemerataan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027.

Legislator mempertanyakan apakah pihak yang diperiksa atau berstatus tersangka dapat mengajukan praperadilan, apabila aparat penegak hukum melakukan kekeliruan.

Komisi III DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset tidak akan memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum untuk menyita harta masyarakat.

Komisi V DPR menilai pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab dana bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi sebagai koreksi atas biaya geografis kepulauan

Jadi ada yang curiga, ini jangan-jangan draf yang lama dipakai. Draf yang lama itu kan lebih ekstrem, cenderung bisa digunakan untuk menghabisi lawan politik

Berikut ini enam tanaman hias yang bisa diletakkan di luar rumahmu dan tahan dari sinar matahari.

Abraham Samad menilai bahwa RUU Perampasan Aset berisiko disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga negara.

Investasi saham, reksadana, dan aset kripto memiliki karakteristik, tingkat risiko, dan potensi imbal hasil yang sangat jauh berbeda.