Minimnya anggaran daerah untuk membangun infrastruktur menjadi sorotan dalam RDP Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian PU.

Tambahan anggaran bergantung pada urgensi, dampak langsung, serta nilai guna dari hasil penelitian tersebut bagi masyarakat luas

Komisi V DPR menegaskan BMKG dan Basarnas harus memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan alat utama di tengah keterbatasan anggaran.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan bahwa BMKG dan Basarnas harus memprioritaskan pemeliharaan alat utama yang sudah ada di tengah keterbatasan anggaran 2027.

Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai pembahasan pagu anggaran kementerian tersebut tidak dapat semata-mata dilihat dari aspek administratif.

Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun, PPATK sebesar Rp516,4 miliar, KPK sebesar Rp989,3 miliar, dan BNN sebesar Rp5,05 triliun untuk 2027.

Menurut kami, angka ini belum bisa menjawab semua masalah yang ada di lapas maupun bapas yang ada di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju menyatakan pihaknya menyetujui Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan tidak ada kompromi terkait pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check secara berkala di seluruh moda transportasi.