Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan 2023-2024.

Abidin Fikri menilai pengawasan terhadap pengelolaan dana haji harus didasarkan pada fakta, indikasi konkret, serta kerangka hukum yang jelas.

Barang bukti tersebut ditampilkan jaksa dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Uang diduga mengalir ke Nusron saat menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI Tahun 2024, melalui Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin.

Yang paling penting kita selalu mengingat Allah SWT. Kita berikhtiar, berdoa dan memohon agar kondisi ini segera pulih.

Abidin Fikri: Kepala Sekolah Garda Terdepan Tanamkan Empat Pilar Sejak Dini

Abidin Fikri: Kemerdekaan Harus Dirasakan Rakyat, Bukan Sekadar Dirayakan

Program-program strategis pemerintah harus diimplementasikan secara bertahap sesuai regulasi serta tata kelola yang kuat, berbasis hukum dan konstitusi

BNI Antar Indonesia Mendunia, Fajar/Fikri Pertahankan Gelar China Open 2026