Robin mengatakan perbuatan rasuah hanya dilakukannya bersama pengacara Maskur Husain. 

Komnas HAM memberi kesempatan kedua bagi Pimpinan KPK pada Rabu (9/6) untuk memberikan klarifikasi terkait polemik TWK. 

Kebijakan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan untuk mengangkat penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak tepat.

Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), Dirjen Perhubungan Udara (Hubud) dan Kepala BPTJ Kemenhub diminta untuk lebih mengutamakan program prioritas untuk tahun 2022.

Dalam surat disebutkan bahwa hingga hari ini, tim pemantauan dan penyelidikan telah meminta keterangan kepada 19 pegawai KPK terkait TWK tersebut.

Penyidik KPK juga akan memeriksa Kepala Bagian Financial Accounting Bank Panin Hari Darna, dan tiga Staf bagian Pajak Bank Panin.

Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Firli Bahuri Cs mengklaim tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar dalam TWK tersebut.

Harun menilai bahwa semestinya sebagai Pimpinan KPK bisa kooperatif jika diminta hadir oleh lembaga negara lainnya.

Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rerata berkisar Rp 50 triliun per tahun.