KPK dinilai tidak adil dan zalim dalam menegakkan hukum. Sebab, ada sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka selama bertahun-tahun dan tidak diproses.

Indonesian Police Watch (IPW) akan membeberkan sejumlah kebobrokan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Komisi III DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menjerat mafia minyak dan gas (Migas). Penyidik KPK akan segera mengumumkan tersangka terkait kasus tersebut siang ini.

Keberadaan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dinilai perlu untuk dievaluasi. Mengingat, pada praktiknya TP4D diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan imbalan dari proyek yang diawasi.

Willypun setuju dengan dimasukkannya dewan pengawas agar kinerja KPK untuk dapat menyelamatkan uang negara bisa dilakukan secara optimal.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan perubahan UU KPK merupakan suatu bentuk evaluasi penyempurnaan fungsi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bertentangan atau melanggar konstitusi terkait penolakan atas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Bagi Firli, permasalahan tindak korupsi yang marak tidak bisa hanya diselesaikan dengan penindakan saja.  

Komisi III DPR memastikan akan mendengar dan mempertimbangkan seluruh masukan dari masyarakat sipil dalam pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).

Komisi III DPR sedang menggelar uji makalah terhadap 10 Capim KPK. Uji makalah tersebut sebagai rangkaian fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK.