Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan harus dilawan dengan cara sistemik

Meski Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berlaku, institusi pemebrantasan korupsi itu tetap masih bisa melakukan penyadapan tanpa dewan pengawas (Dewas).

Presiden Jokowi dikabarkan tidak menandatangani Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR bersama pemerintah.

Staf Protokol Wali Kota Medan bernisial AND mencoba membunuh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, KPK menciduk Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Rabu (16/10).

Eksistensi KPK juga menentukan citra dan sejarah rezim pemerintahan ini ke depan.

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Bontang dan Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). KPK telah mengamankan delapan orang.

Setelah menciduk Bupati Indramayu Supendi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur (Kaltim).

KPK menetapkan Bupati Indramayu, Supendi sebagai tersangka kasus suap terkait pengaturan proyek di pemerintahan Kabupaten Indramayu.

Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK tapi sesungguhnya menjadi KPK alat politik kekuasaan